PORTALSURABAYA.COM – Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Angkie Yudistia kunjungi Banyuwangi, dan mengajak semua komponen masyarakat memperhatikan para penyandang disabilitas sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016.
Hal tersebut disampaikan Angkie di acara “Peningkatan Soft Skill Bagi Sahabat Disabilitas” di SMPN 3 Banyuwangi, usai bertemu Bupati Ipuk Fiestiandani, Kamis kemarin (17/6/2021).
Menurut Angkie, Banyuwangi telah menjalankan program-program disabilitas dengan cukup baik sesuai regulasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Setidaknya ada 7 Peraturan Pemerintah (PP) yang telah diterbitkan, dan 2 Perpres sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Baca Juga: Banyuwangi Sukses Budidaya Gingseng Merah, Wabup Sugirah: Ini Komoditas Menjanjikan
“Saya lihat Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandani telah menjalankan programnya dengan baik, dan saya berharap program di Banyuwangi dapat diinklusifkan dengan para penyandang disabilitas,” kata Angkie.
Beberapa program di Bumi Blambangan yang diapresiasi Angkie, salah satunya adalah dukungan ekonomi. “Semoga teman-teman penyandang disabilitas dapat terbantu dengan program-program pemberdayaan ekonomi di tengah pandemi ini,” ujarnya.
Angkie juga mengapresiasi kesigapan Pemkab Banyuwangi soal vaksinasi terhadap kelompok disabilitas. “Banyuwangi telah melakukan inovasi yang tak semua daerah lakukan. Jemput bola melakukan vaksinasi terhadap penyandang disabilitas, sebelum surat edaran dari Kemenkes (Kementrian Kesehatan) keluar,” pujinya.
Menurut Angkie, Banyuwangi memilki percontohan yang baik untuk sekolah inklusi. “Sehingga, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi sekolah percontohan yang dibawa di Indonesia,” tandasnya.
Baca Juga: Bupati Ipuk Diganjar Nirwasita Tantra karena Sukses Kembangkan Ekowisata
Plt Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno menyebut, semua sekolah di Banyuwangi merupakan sekolah inklusi, sehingga para penyandang disabilitas dapat belajar di sekolah umum.
Suratno merinci, ada 1.840 siswa inklusi di Banyuwangi, mulai dari pendidikan dasar sampai menengah. “Juga terdapat 250 guru pembimbing yang secara khusus mendampingi siswa penyandang disabilitas,” katanya.
Sementara Bupati Ipuk mengaku telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017, yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas. “Dari aturan ini, jadilah komitmen kami untuk mengimplementasikan serta terus memperkuatnya,” ungkap Ipuk.
Salah satu langkah kongkritnya, memberi layanan yang ramah disabilitas. Berbagai kantor pemerintah, secara bertahap harus dilengkapi fasilitas bagi penyandang disabilitas.
“Kami juga memberikan layanan administrasi kependudukan berbasis braille bagi teman netra. Kami juga tak lama lagi membuka rekrutmen bagi para penyandang disabilitas untuk masuk ke Pemkab Banyuwangi,” tandas Ipuk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di GoogleNews PUB
Respon (1)