PORTALSURABAYA.COM – Atas capaian pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel, Pemerintah Kabupaten Gresik kembali diganjar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Pusat. Capaian Opini WTP yang diterima kali ini merupakan yang ke-7 kalinya.
Opini WTP yang diberikan kepada Kabupaten Gresik tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11/2022).
Atas diraihnya penghargaan tersebut, Bupati Gresik yang akrab disapa Gus Yani itu mengaku bersyukur. Ia mengatakan bahwa penghargaan tersebut tidak hanya sekedar seremonial belaka. Namun sebagai bentuk motivasi untuk semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Alhamdulillah Kabupaten Gresik kembali dianugerahi penghargaan atas capaian kinerja dan pelaporan keuangan. Ini merupakan ke tujuh kalinya kami diberikan penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Pemerintah Pusat,” Kata Gus Yani.
Baca Juga: Wabup Gresik Harap Muslimat – Fatayat Bersatu Jadi Solusi Masalah
Ditambahkan Gus Yani, bahwa opini WTP ini adalah berkat kerja keras yang dilakukan semua jajaran dilingkup Pemkab Gresik. Dan opini WTP ini, lanjut Gus Yani tak lepas dari doa dan dukungan masyarakat Gresik serta jajaran Forkopimda terhadap kinerja Pemerintah.
“Tentu penghargaan ini juga kami persembahkan untuk masyarakat Gresik, karena berkat doa dan dukungan masyarakat. Kami juga sampaikan terima kasih kepada Forkopimda atas sinergitas dan kolaborasi yang telah terbangun dengan baik sehingga opini WTP ini kami raih kembali tahun ini. Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik untuk terus semangat dan termotivasi untuk semakin meningkatkan etos kerja,” katanya.
Lebih lanjut Gus Yani menyampaikan, seiring dengan komitmen pemerintah daerah dengan pengelolaan manajemen keuangan yang baik, diharapkan pula berimbas pada pertumbuhan ekonomi di daerah dapat tumbuh secara inklusif. “Tentu kami pun berharap, dengan manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik, maka melahirkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Sehingga kemiskinan dapat ditekan dan angka pengangguran terbuka juga berkurang,” ungkapnya.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di GoogleNews PUB