PORTALSURABAYA.COM – Polresta Mojokerto mengendus indikasi pemotongan dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 di wilayah utara sungai Kabupaten Mojokerto.
Bantuan tunai yang akan segera disalurkan untuk warga terdampak pandemi ini rencananya bakal disunat untuk biaya administrasi mengatasnamakan perangkat desa dan tiga pilar.
Kapolresta Mojokerto, AKBP Rofiq Ripto Himawan membenarkan indikasi tersebut. Namun menurutnya itu baru sebatas percobaan saja, sehingga dalam bahasa hukum, deliknya belum tuntas.
“Masih indikasi, jadi warga sudah diajak komunikasi terkait rencana pemotongannya, tapi ini masih sebatas rencana saja karena memang bantuannya belum cair,” ujar Kapolres ditemui usai menghadiri Forum Group Discussion dengan puluhan Kepala Desa dan Lurah se wilayah hukum Polresta Mojokerto di Pendopo Pemkab Mojokerto, Jumat (22/10/2021) sore.
Masih kata Kapolresta, meski kasusnya belum terjadi tapi potensi untuk penyimpamgannya sudah ada. Sehingga jika tidak diendus secara cepat, kemungkinan penyunatan itu bakalan benar terjadi.
“Hal inilah yang saya samakan dalam lini Forkopimda dan nanti saya breakdown di lini desa supaya kolaborasi tiga pilar terus terjaga sehingga mampu memberi pelayanan terbaik dan bisa mencegah terjadinya penyimpangan bansos,” ucapnya.
Ripto menambahkan, saat ini Kepolisian
dipercaya untuk menyalurkan bantuan-bantuan sosial, baik bantuan berupa beras, bantuan berupa uang tunai dan bantuan penanganan COVID-19 lainnya berbentuk handsanitizer dan masker.
“Nah memverifikasi ke lapangan ini adalah bagian dari mitigasi kita untuk tidak adanya potensi penyimpangan.
Ketika komunikasi sampai lini desa ini bisa kita perkuat maka potensi penyimpangan itu akan bisa kita minimalisir,” cetusnya.
Ia menyebut, sejauh ini masih ada beberapa miskomunikasi dan persepsi dalam mengeksekusi berbagai kegiatan. Sehingga ada perbedaan data COVID-19, semisal data yang sudah di vaksinasi dan data terkait warga penerima.
“Ada juga perbedaan terkait penentuan sasaran. Data Babinkamtibmas menyebut jika warga tersebut berhak menerima bantuan tapi menurut data desa ternyata warga tersebut tak layak menerima bantuan. Nah ini yang harus kita sinkronkan sehingga tidak terjadi miss lagi,” tukasnya. Dwi
Untuk itu melalui FGD ini ia berharap bisa menjalin sinergitas, kolaborasi dan harmoni yang ada di lini tingkat desa. “Saya ingin kroscek sejauh mana harmoni dan sinergitas yang terbentuk di tiga bula kepemimpinan. Ini perlu untuk menghindari miss persepsi dikemudian hari,” pungkasnya.* (Susan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di GoogleNews PUB
