Tetap Jaga Prokes! DPRD Surabaya Akui Vaksinasi Bukan Jaminan, Buktinya?

PORTALSURABAYA.COM – Vaksinasi yang digelar pemerintah, bukan jaminan 100 persen terhindar dari paparan Covid-19. Buktinya, sembilan anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP — termasuk ketua dewan, Adi Sutarwijono — tidak kebal meski pernah divaksin pada Febuari 2021 lalu.

Hal ini pun diakui Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti saat menggelar konferensi pers bersama jajaran dan pimpinan dewan secara daring, Jumat (11/06/2021).

“Memang sebagian besar sudah vaksin (pada awal program vaksinasi massal bulan Februari 2021 lalu), tapi vaksinasi itu sifatnya hanya mengurangi tingkat penularan dan keparahan,” kata politikus perempuan asal Partai Keadila Sejahtera (PKS) tersebut.

Meski mendapati kenyataan seperti ini, Reni tetap mengimbau masyarakat untuk tidak mengendorkan niat vaksin. Namun harus tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

“Yang penting selalu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas,” pesannya.

Selebihnya, Reni mengaku akan berkonsultasi dengan pihak terkait untuk mengetahui apakah virus yang menulari sejumlah koleganya tersebut merupakan varian baru Covid-19, sehingga perlu dilakukan tes.

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono juga menyampaikan, bahwa vaksinasi tidak menjamin bakal sehat seumur hidup. “Vaksinasi menurut Kadinkes ada tenggang waktunya sekitar 4 bulan setelah vaksin pertama dan kedua,” kata Adi.

Awal Februari 2021, lanjut Adi, dia mendapatkan vaksin. “Harusnya 4 bulan ke depan divaksin lagi, tapi tergantung kondisi masing-masing. Sejak akhir Mei sampai awal Juni itu aktivitas saya sangat padat, sehingga ini yg membuat kewalahan,” terang Adi yang mengaku tidak tahu apakah virus yang menularinya itu varian baru virus Corona atau bukan.

Namun Adi yang juga ketua DPC PDIP Surabaya ini memastikan, bahwa dirinya serta delapan legislator yang terpapar Covid-19 sudah melakukan isolasi dan dirawat di rumah sakit.

Selain itu, juga sudah dilakukan tracing terhadap siapa saja anggota dewan lain yang pernah melakukan kontak erat dengan penderita.

“Kalaupun ada yang tidak melakukan kontak erat, tetap harus menunjukkan hasil swab negatif saat datang ke kantor dewan,” pungkas politikus yang akrab disapa Awi tersebut.***