PORTALSURABAYA.COM – Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani bersama 15 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kunjungan kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Intregrated Internasional Port and Estate (JIIPE) untuk melakukan koordinasi mulai dari mekanisme perizinan, batasan kewenangan hingga usulan pendirian kantor perwakilan Pemerintah Daerah di kawasan tersebut.
Bupati berharap kedepan koordinasi antara pemerintah daerah dan administrator KEK serta pengelola kawasan bisa semakin intensif. Hal itu disadari bupati karena keberlangsungan kawasan industri membutuhkan andil besar dari Pemerintah Daerah.
“Pemerintah Daerah tidak hanya memiliki kewajiban menciptakan iklim investasi dan industri yang sehat melainkan juga ikut bertanggungjawab dalam menjaga kondusifitas serta Kamtibmas masyarakat. Tentu hal ini menjadi aspek yang penting dalam keberlangsungan sebuah kawasan,” katanya, Kamis (10/8/2023).
Baca Juga: Gelar Pasar Djadoel Grissee, Bangkitkan UMKM Kuliner Tradisional Gresik
Dalam pertemuan itu sejumlah persoalan disoroti oleh Pemerintah Daerah, di antaranya terdapat sejumlah tenant di dalam kawasan JIIPE yang kebingungan mengajukan permohonan perizinan kepada Pemerintah Daerah. Karena itu, Bupati berharap para tenant di kawasan JIIPE bisa mendukung pemerintah daerah dalam menambah sumber pendapatan melalui sektor retribusi maupun pajak daerah.
“Ada 11 tenant sudah mengantongi izin dan 7 tenant sedang diproses perizinannya. Kami optimis bapak ibu para pelaku usaha pasti ingin menjadi perusahaan yang tertib dalam berbagai aspek termasuk perizinan,” ujar Bupati yang kerap di sapa Gus Yani ini.
Lebih lanjut, Gus Yani meminta pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Administrator KEK digelar minimal enam bulan sekali. Hal ini dalam rangka melakukan percepatan kemajuan KEK di Gresik. Ia juga berharap agar JIIPE selaku pemilik kawasan menyediakan kantor bersama antara Pemerintah Daerah, Imigrasi, Bea Cukai dan Direktorat Pajak sehingga koordinasi maupun sinergitas yang terjalin bisa semakin intensif dan bisa memangkas waktu dalam proses pengurusan izin.
“Penilaian kesuksesan KEK oleh pemerintah tidak hanya dilakukan kepada tim pelaksana KEK saja melainkan juga pemerintah daerah ikut dinilai. Kami ingin KEK di Gresik lebih sukses secara nasional. Semangat kita, pelaku usaha datang bawa berkas pulang bawa izin, ” tegasnya.
Di tempat sama, perwakilan KEK, Budi Santoso, memandang pertemuan dengan pemerintah daerah merupakan sebuah hal yang penting dalam mendorong kemajuan KEK. Pihaknya mengakui, meskipun terdapat sejumlah aturan yang tumpang tindih namun dia menyadari KEK Gresik tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa peran dari pemerintah daerah.
“Berbagai saran dan masukan yang disampaikan kepada pemerintah daerah akan kami laporkan kepada Sekjen KEK di Jakarta. Secara prinsip kita akan bersinergi dan saling memberikan dukungan, “ujarnya.**
Cek Berita dan Artikel yang lain di GoogleNews PUB
